Antisipasi Pemain Asing, Kontraktor Lokal Minta UU Jakon Direvisi

Jakarta – Kalangan kontraktor lokal meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Alasannya, revisi tersebut untuk menyesuaikan dengan perkembangan iklim konstruksi di Indonesia saat ini.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)*. Malkan Amin menyatakan, para kontraktor perlu mendapatkan keleluasaan dalam menjalankan bisnisnya di dalam negeri mengingat saat ini pemerintah telah membuka penuh badan sejenis dari luar negeri untuk beroperasi di dalam negeri.

Dia menyebut, UU Jasa Konstruksi sudah saatnya dibuat fleksibel untuk memudahkan badan usaha konstruksi mendapatkan proyek di dalam negeri.

“Kalau dibiarkan bersaing dengan badan usaha asing jelas kami kalah, mereka mendapat dukungan perbankan denganbunga di bawah 5% dari negaranya, sementara di sini bunga bank masih bertahan 10%,” kata Malkan di Jakarta, Selasa.

Ke depan, imbuh Malkan, regulasi yang mewajibkan badan usaha asing menggandeng lokal secara bertahap dikurangi bahkan dihilangkan sehingga pelaku jasa konstruksi dituntut untuk memperbaiki kemampuannya agar setara dengan badan usaha konstruksi asing.

Menurut dia, rencana merevisi UU No. 18 tahun 1999 telah mendapatkan dukungan dari anggota Komisi V DPR-RI, mereka melihat usia undang-undang yang sudah 10 tahun tidak sesuai dengan perkembangan konstruksi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Malkan mengakui, bunga bank rendah menjadi kewenangan Bank Indonesia selaku bank sentral tetapi dengan regulasi dimungkinkan badan usaha konstruksi diberikan keleluasaan dalam mendapatkan akses dana.

Keberhasilan peker-jaan konstruksi, sambungnya, sangat tergantung kepada pekerja di lapangan, mereka membutuhkan pelatihan teknik untuk itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah agar mereka diberikan bekal melalui Badan Latihan Kerja (BLK) yang tersedia di seluruh ibukota provinsi.

“Besarannya minimal sama dengan upah yang mereka terima selama bekerja karena selama mengikuti pendidikan mereka tentunya akan kehilangan mata pencahariannya,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAK1) Manahara Siahaan. Menurut dia, sebagian besar pekeria lapangan di Indonesia memiliki keahlian dari pengalaman bukan dari pendidikan formal.

“Ini karena tidak banyak sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan bidang pertukangan, pemerintah perlu memikirkan hal ini agar kita tidak kekurangan tenaga lapangan,” cetus Manahara. kam

info

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: