PERDA NO 11 THN 2008 TENTANG IZIN USAHA KONSTRUKSI

PERDA NO 11 THN 2008 TENTANG IZIN USAHA KONSTRUKSI Menimbang :
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan di bidang pembinaan berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi,
b. bahwa dalam upaya pembinaan yang sistimatis, konsisten, efektif dan efesien serta mampu mendukung peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo, perlu adanya pengaturan mengenai usaha jasa konstruksi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagaian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberap kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
15. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Sidoarjo ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan BUPATI SIDOARJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
5. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam bidang jasa konstruksi ;
6. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistimatis berdasarkan kerangka, acuan kerja yang digunakan pengguna jasa ;
7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian ;
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli, yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik ;
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta hasil pekerjaan konstruksi dan pengembangan layanan jasa ;
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang perseorangan yang berkeahlian atau berketerampilan kerja tertentu ;
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan/atau pengawas atau pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum maupun yang berbentuk bukan badan hukum ;
12. Sertifikat adalah bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi ;
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing ;
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian ;
15. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah / Kepala Desa setempat ;
16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Bupati ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
19. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 2
Usaha jasa konstruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan : jenis, bentuk dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3
Jenis usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha :
a. Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi ;
b. Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi; dan
c. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 4
(1) Bentuk usaha Jasa Konstruksi, meliputi usaha orang perseorangan atau badan usaha.
(2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
(3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagai perencana dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sesuai kualifikasi keahliannya.
(4) Bentuk usaha yang dilakukan oleh badan usaha sebagai perencana dan pengawas maupun pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sesuai kualifikasi keahlian dan bidang usaha.
(5) Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dan/atau badan usaha asing serta memiliki golongan kualifikasi yang sesuai.

Pasal 5
Bidang usaha jasa konstruksi meliputi kegiatan usaha :
a. Arsitektur ;
b. Sipil ;
c. Mekanikal ;
d. Elektrikal dan
e. Tata Lingkungan.

BAB III
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6
(1) Setiap badan usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK ;
(2) Untuk memperoleh IUJK sebagaimana ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7
(1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 4 (empat) minggu sebelum habis masa berlaku IUJK ;
(3) Jika permohonan perpanjangan IUJK diajukan setelah masa berlaku IUJK habis, maka harus mengajukan permohonan IUJK baru ;
(4) IUJK yang diterbitkan oleh Bupati berlaku untuk seluruh Indonesia.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tatacara dan persyaratan IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
(1) Kewajiban Badan Usaha pemegang IUJK :
a. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan maupun yang tercantum dalam IUJK;
b. Menjamin dan bertanggung jawab terhadap mutu hasil pekerjaan sesuai persyaratan dan ketentuan teknis ;
c. Menjalankan usahanya sesuai dengan norma dan tata laksana bidang usaha jasa konstruksi ;
d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, keamanan, keselamatan dan kelestarian lingkungan ;
e. Melaporkan perubahan data domisili, klasifikasi dan kualifikasi, Badan Usaha atau usaha orang perseorangan ;
f. Melaporkan kegiatan usahanya setahun sekali kepada Bupati.
(2) Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. peringatan tertulis ;
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi ;
c. pembatasan kegiatan usaha dan/ atau profesi ;
d. pembekuan izin usaha dan/ atau profesi ;
e. pencabutan izin usaha dan/ atau profesi.

Pasal 10
Dalam hal terjadi perubahan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, Badan Usaha atau usaha orang perseorangan dikenakan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11
(1) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang memperoleh izin dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan izin kepada pihak lain dalam bentuk apapun ;
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
a. peringatan tertulis ;
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi ;
c. pembatasan kegiatan usaha dan/ atau profesi ;
d. pembekuan izin usaha dan/ atau profesi ;
e. pencabutan izin usaha dan/ atau profesi.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek
Pasal 12
(1) Pemungutan atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dinamakan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
(2) Obyek retribusi adalah pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi ;
(3) Subyek retribusi adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 13
Retribusi IUJK termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14
Tingkat penggunaan jasa IUJK diukur berdasarkan bidang usaha.
Bagian Keempat
Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 15
Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi IUJK adalah untuk menutup biaya survey, biaya administrasi, biaya pembinaan, biaya pengendalian dan biaya pengawasan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besaran Tarif
Pasal 16
Struktur dan besaran tarif retribusi berdasarkan bidang usaha dan ditetapkan sebagai berikut :
a. Usaha Jasa Perencanaan dan / atau Pengawasan Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bidang / layanan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU) ;
b. Usaha Jasa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Bagian Keenam
Tata Cara dan Wilayah Pemungutan
Pasal 17
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 18
(1) Retribusi dipungut di wilayah daerah ;
(2) Pengutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 19
Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan
Pasal 21
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang ;
(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 22
Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Kadaluarsa
Pasal 23
(1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan dengan teguran atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa
Pasal 24
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus ;
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25
(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha jasa konstruksi dilakukan oleh Bupati ;
(2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26
(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memperoleh wewenang :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan, berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap baahn bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27
(1) Setiap Badan Usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.

Pasal 29
Dengan ditetapkanya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundangan tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 2 0 0 8

BUPATI SIDOARJO

ttd
H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 11 MARET 2008 NOMOR 4 TAHUN 2008 SERI C.
SEKRETARIS DAERAH

ttd
Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
1.UMUM
Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkat, sebagaimana terlihat semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan tersebut ternyata belum diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kinerjanya, sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi yang terlihat dalam tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap proses, kualitas hasil maupun tertib pelaksanaan jasa konstruksi, telah membawa konsekuensi tuntutan kualifikasi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi yang memiliki kompetensi tinggi. Selain itu tata ekonomi dunia telah membuka peluang hubungan kerja sama ekonomi Internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi badan usaha jasa konstruksi nasional. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi guna melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan masyarakat bidang jasa konstruksi, sehingga terwujud tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku, serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang jasa konstruksi.
2. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 : cukup jelas
Pasal 10 : cukup jelas
Pasal 11 : cukup jelas
Pasal 12 : cukup jelas
Pasal 13 : cukup jelas
Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 10

Tag: ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: