Selayang Pandang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Karena tidak mendapat jatah mengikuti kegiatan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sering disingkat dengan  perpres 54/2010 atau bahasa kerennya P-54, tapi bukan bis kota jurusan Grogol – Depok loh :) akhirnya terpaksa deh belajar sendiri dengan memaksakan membaca, mempelajarinya dan langsung menuliskannya di blog ini, soalnya kalau orang lain mungkin “bisa karena biasa” kalau saya sih “bisa karena terpaksa” :)

Setelah men-dowbload 9 files perpres 54/2010, wah ternyata banyak juga yah yang harus dibaca/dipelajari, setelah dicoba print 1 file dan dihitung-hitung ternyata ada 925 halaman dalam 9 file tersebut. Bisa-bisa “gempor” nih ngeprint dan bacanya… akhirnya dibawa ke percetakan saja deh… Sok saya tunggu kalau-kalau ada mau ikut nyetak Perpres 54/2010, saya sudah masukin filenya ke percetakan buat nyetak pesanan teman-teman serta ordernya dilebihkan sedikit kalau-kalau ada pembaca setia blog ini yang mau ikutan.  Saya order dicopy bolak balik agar tidak terlalu tebal sehingga hanya sekitar 463 lembar (dari 925 halaman) Desain covernya seperti pada disamping ini nih… baguskan? :)

Ternyata peraturan yang baru ini dari halamannya saja lebih tebal dan detail dari keppres 80/2003 yang sebelumnya. Masing-masing jenis pengadaan dibahas dalam satu bahasan sendiri, Pekerjaan Konstruksi buku tersendiri, Barang, Jasa lainnya, swakelola, bahkan jasa konsultansi dibagi 2 menjadi konsultansi badan usaha dan konsultansi perorangan dalam buku yang berbeda. Detailnya 9 file perpres nomo 54 tahun 2010 adalah:

1. Perpres 54 tahun 2010 ; yang berisi 135 136 Pasal dan 19 BAB Peraturan Terbaru pengganti Keppres 80 tahun 2003, Perpres 54/2003 yang ditandatangai di Bogor pada tanggal 6 Agustus 2010 mencabut keppres 80/2003 dan semua perubahannya dan memberlakukan aturan terbaru ini serta mulai berlaku sejak 1 januari 2011.

2. Penjelasan Perpres 54 tahun 2010; yang berisi penjelasan dari pasal per pasal dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, kebanyakan sih isinya Cukup Jelas, karena mungkin sudah lebih jelas dan rinci dalam lampiran-lampiran dari P54 ini.

3. Lampiran I Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa; yang berisi tata cara perencaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa, lampiran I ini lebih cocok dibaca oleh Pengguna  Anggaran (PA) atau Kuasanya (KPA) mulai dari Indentifikasi Kebutuhan Barang/Jasa, Pengangaran, sampai dengan Pengumuman Rencana Pengadaan. Disini disebutkan PA harus membuat KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan Rencana Pengadaan ini harus menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari setiap K/L/D/I (kementrian/lembaga/dinas/instansi).

4. Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang ; Lampiran ini membahas tata cara pemilihan penyedia untuk jenis pengadaan barang, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan kontrak-nya.

5. Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi ; seperti pada lampiran II, dalam lampiran III ini dibahas secara detail tentang tata cara pemilihan untuk Pekerjaan Konstruksi atau yang pada keppres 80/2003 disebut Jasa Pemborongan.

6. Lampiran IV.A. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha ; Membahas secara detail tata cara pemilihan jasa konsultansi yang berbentuk Badan Usaha.

7. Lampiran IV.B. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Perorangan ; Untuk Konsultan Perseorangan dibahas secara detail dalam lampiran ini.

8. Lampiran V. Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya.

9. Lampiran VI. Tata Cara Swakelola ;

Dari banyaknya jumlah file (9 file) serta halamannya yang mencapai total 925 halaman  (139 hal pasal-pasal perpres dan sisanya lampiran) memperlihatkan keseriusan dan tekad besar Pemerintah (via LKPP) untuk lebih memajukan dunia pengadaan barang/jasa.

Bagi yang ingin mendowload lengkap filenya dapat mengunduhnya pada link di bawah ini:

Download Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 (perpres 54/2010)

(Jangan lupa untuk mengunjungi link-link  iklan-iklan google-nya yah, buat nambah-nambah bayar hostingannya hehe…)

Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ini sedikit banyak telah mengeliminir multi tafsir dan hal-hal yang belum jelas dalam keppres 8-/2003 sebelumnya, serta memperkenalkan beberapa istilah dan cara baru dalam pengadaan barang/jasa seperti; Sayembara, Kontes, Pengadaan Langsung, ULP, dan sebagainya.

Hal-hal baru dalam perpres 54/2010 akan saya bahas satu-persatu dalam blog ini. Untuk postingan awal ini saya coba membahas tentang Metoda Pemilihan Penyedia yang dapat digunakan menyesuaikan dengan revisi keppres 80/2003 ini.

Berikut adalah hasil laporan pandangan mata dari Buku Perpres 54/2010 yang baru;

A. Pemilihan Penyedia Pekerjaan KONSTRUKSI

Apabila dalam keppres 80/2003 ada istilah Pemborongan maka dalam perpres 54/2010 istilah tersebut dipertegas menjadi Pekerjaan Konstruksi, karena Jasa Pemborongan itu dalam prakteknya memang pekerjaan fisik konstruksi, sehingga istilah pemborongan yang bisa bias dengan istilah pekerjaan borongan diganti dengan isitilah Pekerjaan Kosntruksi.

Untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam peraturan pengadaan barang/jasa terbaru ini diatur melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum ; seperti dalam keppres 80/2003 pada prinsipnya semua pemilihan pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

2. Pemilihan Langsung ; metoda ini dipakai untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi rp. 200 juta, Isitilah ini hampir sama dan dikenal juga dalam keppres 80/2003 hanya kalau dulu rentangnya sampai dengan Rp. 100 juta.

3. Pengadaan Langsung ; nah ini adalah  istilah baru yang diperkenalkan dalam perpres 54/2003 untuk memisahkan pekerjaan sederhana di bawah Rp. 50 juta (sekarang sampai dengan rp. 100 juta) dari “kungkungan” Penunjukan Langsung, dalam aturan baru ini untuk pekerjaan dengan ketentuan; merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung, yang metodanya hampir mirip dengan Penunjukan Langsung.

4. Pelelangan Terbatas ; ini hampir sama dengan aturan pada Keppres 80/2003, dimana apabila diyakini penyedianya terbatas dan pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan Terbatas.

5. Penunjukan Langsung ; istilah ini juga telah muncul dari jamannya keppres 80/2003 hanya sekarang lebih diperjelas aturan mainnya, jelas diatur bagaimana bila prosedur bila PL-nya dalam kondisi darurat sehingga membutukan gerak-cepat untuk menanganinya, juga aturan nilai dibawah 50 juta bisa PL sekarang dikeluarkan menjadi Pengadaan Langsung seperti pada point 3, sehingga diharapkan tidak ada lagi peradigma yang salah yang menganggap bahwa PL itu adalah untuk pekerjaan di bawah 50 juta, PL itu nilainya bisa berapa saja yang penting masuk ke dalam aturan main Penunjukan Langsung.

B. Pemilihan Penyedia BARANG/JASA LAINNYA

Apabila dalam keppres 80/2003 istilah barang dan jasa lainnya selalu “menempel”  dengan jasa pemborongan atau konstruksi dimana dalam keppres 80/2003 selalu muncul  istilah “pemborongan/barang/jasa lainnya”, tata cara pengadaan 3 jenis barang/jasa tersebut hampir selalu disamakan dan hanya sedikit perbedaannya, yang berbeda jauh hanyalah dalam pengadaan jasa konsultansi. Dalam perpres 54/2010 ini tata cara pengadaan Barang/Jasa Lainnya mulai diatur secara terpisah/berbeda dengan jasa pekerjaan pemborongan/konstruksi.

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya berdasarkan perpres 54 tahu 2010 dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelelangan Umum ; ini pada prinsipnya sama dengan pekerjaan kosntruksi, yaitu pada prinsipnya semua pemilihan barang/jasa lainnya dan juga pekerjaan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum.

2. Pelelangan Sederhana ; Kriterianya sama dengan Pemilihan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, yaitu untuk pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200 juta. Kalau dalam keppres 80/2003 istilahnya pemilihan langsung hanya rentangnya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka sekarang untuk pengadaan bernilai paling tinggi rp. 200 Juta.

3.  Pengadaan Langsung ; Pada prinsipnya seperti Pengadaan Langsung dalam pekerjaan konstruksi, merupakan istilah baru dalam perpres 54/2010 untuk pekerjaan yang merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta.

4. Penunjukan Langsung ; Ini berlaku seperti Penunjukan Langsung biasa hanya aturannya mainnya sudah lebih diperjelas dan PL dengan nilai dibawah Rp. 50 juta sudah tidak digunakan lagi.

5. Kontes/Sayembara ; Nah ini istilah baru dengan definisi sebagai berikut:

Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa Lainnya.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang.

C. Pemilihan Penyedia JASA KONSULTANSI

Istilah untuk tata cara pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dalam perpres 54/2003 ini tidak berbeda jauh dengan isitlah dalam keppres 80/2003, paling hanya ada tambahan Isitilah Pengadaan Langsung (untuk pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta, hati-hati berbeda dengan di konstruksi, barang dan jasa lainnya yang rentangnya sampai Rp. 100juta) dan tambahan cara sayembara.

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan:

1. Seleksi Umum ; istilah ini pastinya sudah tahulah, bahwa semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi Umum.

2. Seleksi Sederhana; istilah ini merupakan istilah pengganti dari istilah Seleksi Langsung dalam keppres 80/2003 namun rentang nilainya kalau dulu sampai dengan 100 juta maka untuk Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilaipaling tinggi Rp. 200 Juta.

3. Pengadaan Langsung; ini seperti pengadaan langsung dalam Pekerjaan Konstruksi, Barang dan Jasa lainnya, hanya nilainya paling tinggi Rp. 50 Juta.

4. Penunjukan Langsung; idem dengan di atas deh :)

5. Sayembara; istilah baru ini hampir sama dengan sayembara pada pengadaan jasa lainnya dan dipakai untuk pengadaan jasa konsultansi dengan karakteristik yang merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan motode pelaksanaan tertentu.

info

4 Komentar to “Selayang Pandang Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa”

  1. Saya ingin CURHAT nih :
    Kebetulan saya memenangkan tender PENCETAKAN BUKU, di salah satu instansi pemerintah dengan nilai Rp 2,5 M. Judul buku yang dicetak ada 10 judul.
    Jenis kontrak yg digunakan adakah Kontrak payung selama satu tahun dengan KONTRAK HARGA SATUAN, bukan kontrak LUMSUM.
    Celakanya begini : misalnya Buku A direncanakan cetak 3.000 buku jumlah halaman 750 halaman per buku, harga per halaman Rp.200,-. Tetapi kenyataaannya di cetak secara bertahap. tahap pertama hanya 200 buku itupun jumlah halaman cuma 50 halaman. Sedangkan perhitungan percetakan sudah jelas harus ada kepastian jumlah buku yg jelas, juga halamannya. Perhitungan cetak 3.000 buku dibandingkan dengan 200 buku sudah jelas berbeda. Disini bisa dipastikan bahwa cetak 200 buku jauh lebih mahal dibandingkan 3.000 buku.
    Kejadian di atas jelas sangat merugikan bagi saya, karena tagihan saya ternyata sangat kecil sekali, bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya produksi.

    Saya merasa terjebak dengan istilah HARGA SATUAN yg mengikat.

    Yang ingin saya tanyakan adalah :
    1. Kontrak HARGA SATUAN yang mengikat itu apakah sudah cocok untuk jenis jasa percetakan ?
    2. Adakah keterangan menurut Perpres 54 tahun 2010 yg bisa membela saya ?

    Terima kasih atas bantuannya

    Agus

    NB : * sampai hari ini saya belum bisa mengajukan tagihan karena PPK juga sedang bingung. Apalagi saya.
    * MABUK MAS. TOLOOOOOOOOONG DOOOOOOONG.

    • lebih baik coba kontak saya ke hp 081360026652

    • Kalau sudah begini sedikit ribet tapi yang perlu di pahami dalam pembelaan mas harus dilihat dalam kontak/surat perjanjiannya terlebih dahulu. Kalau jumlah dari 3000 buku menjadi 200 buku memang jauh berbeda harga untuk percetakan namun yang pastikan akan dilakukan secara bertahap, jadi menurut saya mas belum dirugikan kecuali dalam setahun yang rencananya 3000 buku tapi hanya di cetak 200 buku saja itu jelas mungkin merugikan mas. sedangkan untuk jumlah halaman sangat tidak sesuai harusnya di dalam kalusul kontrak / perjanjian harusnya ada ketentuan tersebut.
      untuk jawaban no. 1 yang mengikat dalam jenis kontrak harga satuan adalah harga satuan sedangkan untuk kontrak payung yang digunakan akan mengikat harga satuan selama 1 tahun anggaran. sedangkan untuk jasa percetakan apakah cocok digunakan kontrak harga satuan itu tidak masalah karna kebutuhan masih lebih kurang.
      untuk jawaban no 2. Mas harus pelajari dulu ikatan kontrak/ perjanjian kerja. Harusnya dalam kontrak kerja sudah jelas semuannya hak dan kewajiban. Makanya dalam pelelangan harus ada yang namanya syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak sebagai acuan peyedia b/j. jika keberatan dgn jenis kontrak mungkin bisa disampaikan saat penjelasan lelang. demikian.
      Saleum

  2. Hub ne ja mas : Razali / 081360026652

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: