Adat atau kebiasaan ‘Atur-Arahkan’ Proyek di Indonesia

Praktek ‘pengaturan’ dan ‘pengarahan’ paket-paket proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di sektor distribusi (pengadaan) maupun di sektor pembangunan (konstruksi) di Indonesia, ternyata sudah berlangsung puluhan tahun namun baru mencuat dan ‘marak’ di lapangan pasca reformasi karena maraknya persaingan jasa berupa menjamurnya asosiasi-asosiasi baru termasuk di bidang pengadaan barang/jasa.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang & jasa Pemerintah (LKPP) Pusat, Agus Rahardjo, menyatakan pihaknya saat ini tengah menggodok konsep kebijakan khusus di bidang pengadaan barang & jasa pemerintah dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU) yang antara lain akan mengatur kebijakan dan sanksi-sanksi bahkan hingga ke tindak eksekusi terhadap praktek atau tindakan menyimpang apalagi bersifat KKN dalam proses lelang/tender proyek.
“Praktek atau tindakan yang disebut ‘pengaturan’ paket atau proyek-proyek pemerintah itu memang sudah ‘diatur’ atau ‘diarahkan’ kepada rekanan atau penyedia jasa tertentu, sebenarnya kita semua tahu itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, hanya saja memang tak seramai atau seribut sekarang ini. Sekarang ini kan semakin banyak penyedia jasa yang muncul dan meramaikan persaingan. Misalnya soal pengadaan, dulu hanya ada ARDIN (Asosiasi Rekanan & Distributor Indonesia yang belakangan disebut Asosiasi Rekanan pengadaan barang Dan jasa Indonesia-Red). Sekarang banyak muncul asosiasi serupa dengan nama lain. Demikian juga dengan bidang konstruksi, dulu hanya ada Gapensi, sekarang ada Gapeknas, Gapeksindo, Gapensi Reformasi dll.

Selain masalah praktek ‘pengaturan’ dan ‘pengarahan’ paket yang mentradisi selama ini, Agus juga memaparkan situasi menyolok yang terjadi belakangan ini dalam hal proses penyelenggaraan proyek pemerintah, baik yang menggunakan dana pusat (APBN) maupun dana daerah (APBD). Hal menyolok itu antara lain rendahnya realisasi penyaluran atau penyerapan dana pekerjaan sejumlah proyek (belanja barang & modal pemerintah pusat), yang hanya mencapai 30 persen hingga 40 persen saja (khususnya selama Semester I/2010) dari total Rp 189,3 triliun pada tahun ini.
Jumlah itu merupakan memorandum item barang dan jasa plus modal sebesar Rp 53,2 T untuk APBD Propinsi, Rp 98,1 T untuk APBD Kabupaten dan Rp 26,2 T untuk APBD Kota di seluruh Indonesia. Atas kondisi penyerapan dana yang rendah ini, Agus dari LKPP dan pejabat Bappenas mengakui adanya dampak majemuk (multiplier effect) berupa sejumlah konflik di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di daerah Sumut sendiri.
Dalam kesempatan itu Agus juga menerima masukan tentang sejumlah modus kasus yang selalu (bukan lagi hanya sebatas sering) terjadi dalam proses tender atau lelang pengadan barang dan jasa pemerintah. Dia mengakui masalah yang menyolok dan sering ‘sampai’ ke tingkat pusat adalah soal sanggahan yang mayoritas tak mendapat respon dari instansi berwenang walaupun sudah dilaporkan dengan sejumlah bukti ke sejumlah instansi terkait seperti Polda, Kejaksaan, Gubsu, KPPU, bahkan ke KPK. Sehingga, LKPP di Sumut selama ini malah dibilang orang sebagai Lembaga Kroni Pengaturan Paket/Proyek.
“Kelak, dengan kebijakan baku yang sedang diproses dalam RUU ini, LKPP akan menetapkan sanksi atau bahkan eksekusi terhadap para pelaku penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam proses tender itu. Sehingga, aksi sanggah dan proses lelang/tender itu tidak lagi dicap sebagai formalitas belaka,” katanya optimis.
Dia mengakui, terjadinya kelambatan dan rendahnya penyerapan anggaran proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini, telah menimbulkan sedikitnya enam dampak merugikan. Ke-6 dampak itu: tersendatnya rencana kerja kebijakan APBN terhadap pembangunan daerah, terganggunya pertumbuhan ekonomi (nasional atau daerah), rendahnya penyerapan tenaga kerja, terkendalanya pengentasan kemiskinan sebagai sasaran kebijakan fiscal, terhambatnya kualitas hidup rakyat terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, timbulnya kerawanan inflasi karena cenderung terbiasa mencairkan dana pada akhir-akhir tahun.
Menanggapi hal ini, sejumlah peserta dari kalangan dunia usaha (rekanan/penyedia jasa) di Sumut, antara lain Ir Junjungan Pasaribu (Ketua Umum DPD Gapeknas Sumut) dan Ir Junaidi (ketua umum DPD AKSINDO Sumut) serta Ir Lancar Siahaan dari Appaksindo Sumut, mendesak pemerintah melalui lembaga terkait seperti Bappenas, LKPP, Dept PU, Dept Keuangan RI dan instansi pengguna jasa lainnya agar benar-benar bisa menerapkan saksi bahkan eksekusi nyata terhadap para pelanggar Keppres 80 Thn 2003. UU No 5 Thn 1999, UU No 18 Thn 1999 (tentang jasa konstruksi), dan kebijakan hukum lainnya, terlepas dari adanya proses lanjut ke pihak polisi dan jaksa.
“Sosialisasi dan simposium seperti ini yang merupakan forum interaksi antara pemerintah selaku pengguna jasa, dan dunia usaha atau selaku mitra atau rekanan penyedia jasa, memang dinantikan para pengusaha. Jadi, harus ada realisasi yang konkrit di lapangan nantinya. Jangan seperti yang dulu-dulu lagi. Mayoritas paket proyek hanya dikerjakan oleh mitra atau rekanan yang itu-itu juga, sementara wacana dan opininya selalu dibilang tender terbuka dan transparan dsb, tak tahunya sudah diatur dan diarahkan sehingga menjadi proyek penghunjukan langsung (PL) terselubung,” ujar mereka (Junjungan dan Junaidi) kepada pers, dengan serius. (M9/h)

info

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: