Gubernur Perintahkan Black List Kontraktor Nakal

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf memerintahkan seluruh Kepala Satuan Keja Pemerintah Aceh (SKPA) memberikan sanksi black list dua tahun berturut-turut kepada kontraktor nakal yang menelantarkan proyek APBA. Sedangkan terhadap uang yang telah ditarik melebihi realisasi fisiknya, Gubernur meminta agar ditagih kembali kepada kontraktor yang bersangkutan.

Perintah Gubernur Irwandi tersebut dituangkan dalam dokumen setebal 94 halaman, menanggapi laporan Pansus DPRA tentang banyaknya proyek APBA 2008-2009 yang diterlantarkan kontraktor, pada lanjutan Sidang Paripurna DPRA dengan materi Perhitungan APBA 2009, di Gedung DPR Aceh, Senin (15/11).

Gubernur memberikan contoh tindakan tegas yang diambil pihak Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK)terhadap kontraktor yang meninggalkan proyek pembangunan jembatan Gantung Gampong Aleu Gintong Seulimum. Dalam kasus ini, pihak Dinas BMCK telah memutuskan kontrak sekaligus memasukkan pemborongnya dalam daftar black list kontraktor nakal. Kontraktor yang telah di black list, tidak boleh ikut tender selama dua tahun berturut-turut.

Gubernur menginginkan hukuman serupa juga harus diberlakukan kepada kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, sementara waktu yang diberikan kepadanya cukup panjang. Misalnya pelaksanaan proyek jalan multi years Simpang KKA-Bener Meriah. Dalam kasus ini, Gubernur Irwandi meminta Dinas BMCK Aceh segera melakukan evaluasi terhadap proyek multi years tersebut, dan segera ambil sikap dan tindakan tegas sesuai perjanjian kontrak yang telah ditanda tangani sebelumnya.

Evaluasi yang sama juga harus dilakukan terhadap proyek multi years lainnya. Misalnya pembangunan dan pengaspalan ruas jalan Krueng Raya-Laweung yang dinilai mutunya rendah, dan jalan Simpang Turu-Lutung-Geumpang, Gubernur minta Dinas BMCK untuk segera mengambil langkah-langkah seperlunya sesuai dengan spesifikasi tehnis dan meningkatkan pengawasan. Demikian juga terhadap lanjutan jembatan Blang Gapu Kecamatan Kembang Tanjong, dan lakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie.

Terkait pembangunan jembatan Limpok-Lamreung yang baru dibangun satu unit kepala jembatan senilai Rp 2,2 miliar, hal ini karena kebutuhan anggaran mencapai Rp 60 miliar. Pembangunannya jembatan itu tetap akan dilanjutkan dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang tersedia. Hal yang hampir serupa juga dialami dalam pelaksanaan pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah.

Jumlah dana yang dibutuhkan, sebut Gubernur, mencapai Rp 12,5 miliar, sementara dana yang telah dialokasikan baru Rp 2,8 miliar pada tahun 2009 lalu, dan akan dilanjutkan kembali pembangunannya pada tahun 2011. Hal yang sama juga akan dilakukan untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kuliah Pasca Sarjana Unsyiah  Sementara terhadap pembangunan gedung Pusat Peningkatan Mutu Guru (PPMG) tahun 2009 di Jantho, Aceh Besar, Gubernur menjelaskan, realisasi fisiknya sudah mencapai 90,77 persen, tapi mengingat pekerjaannya tidak selesai sampai akhir masa kontrak, maka Dinas Pendidikan Aceh telah mengenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dan akan dipotong langsung dalam pembayarannya. Nilai kontraknya Rp 2,131 iliar, dana yang akan dibayar Rp 1,961 miliar.

Tindakan serupa juga akan diberlakukan pada proyek-proyek fisik dan pengadaan. Misalnya yang terjadi dalam pembangunan gedung, jalan, dan jembatan. Kepala SKPA, telah diminta untuk memberikan hukuman kepada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, proyeknya juga harus memenuhi kualitas standar.

Gubernur juga meminta kepada anggota DPRA terus meningkatkan pengawasan di lapangan terhadap pekerjaan proyek APBA yang diterlantarkan kontraktor, dan tidak ada kelanjutan untuk penyelesaiannya. Menyangkut dengan sisa proyek fisik APBA 2008 dan 2009 yang tidak dilanjutkan pada tahun 2010 ini, pada penyusunan APBA 2011 mendatang, akan dilanjutkan supaya proyek tersebut berfungsi dan masyarakat dapat menikmatinya, terutama gedung sekolah, jembatan, dan jalan.

Kalangan anggota DPRA yang dimintai tanggapannya terhadap penjelasan Gubernur Irwandi, mengatakan jawaban tersebut sudah bisa diterima anggota Dewan. “Penjelasan Gubernur tersebut dapat diterima. Tapi terhadap janji Gubernur akan menuntaskan semua proyek APBA yang masih terlantar dan belum fungsional, Dewan masih menunggu buktinya,” ujar anggota DPRA dari Fraksi Golkar, Zuriat Suparjo.(her)

Tag: , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: