Pengusaha Kecil Keberatan dengan Sistem Lelang Elektronik

Jakarta – mti-indonesia.com

Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji) mendesak pemerintah merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Ketua Aspanji Aip Syarifuddin mengatakan, beberapa ketentuan di dalam peraturan yang mulai berlaku 2011 tersebut perlu diubah supaya pengusaha kecil dan menengah punya peluang berbisni

Salah satunya aturan tentang sistem lelang elektronik. Meski ia mengakui sistem lelang elektronik lebih transparan dan efisien, sistem itu tidak bisa diikuti oleh pengusaha kecil dan menengah.

Pasalnya, sebagian pengusaha kecil tidak memiliki akses terhadap teknologi informasi atau gagap menggunakan peralatan elektronik.

Padahal 70 persen pengusaha pengadaan barang dan jasa tergolong pengusaha kecil, 25 persen pengusaha menengah, dan sisanya pengusaha besar.

“Peraturan ini membuat pengusaha kecil dan menengah kalah bersaing,” ucap Aip di sela Rapat Pimpinan Aspanji, Senin lalu.

Supaya adil, Aspanji meminta pemerintah menyusun klasifikasi jenis dan skala usaha yang diwajibkan menggunakan sistem elektronik serta yang cukup menggunakan sistem manual.

Aturan lain yang merugikan pengusaha adalah aturan yang memperbolehkan pemerintah membeli barang atau jasa langsung ke pabrik untuk proyek-proyek lelang.

“Ketentuan ini menggerus pangsa pasar distributor atau agen. Nanti kalau ada tender, belum apa-apa sudah beli ke pabrik karena lebih murah,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi di Balikpapan akhir November lalu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan sistem layanan pengadaan secara elektronik menghemat 12 persen anggaran negara atau sebesar Rp 16 triliun.

“Belum wajib dilaksanakan saja sudah mampu menghemat anggaran,” kata Ketua LKPP Agus Rahardjo.

Agus mengatakan sistem pengadaan elektronik sudah diikuti hampir semua kota/kabupaten, provinsi, dan kementerian. Sejumlah perusahaan negara juga sudah secara sukarela mengikuti proses pengadaan secara elektronik.

LKPP telah menyiapkan 125 unit pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang aktif melayani panitia lelang di tiap-tiap instansi. Seiring dengan pemberlakuan aturan baru, LKPP sedang menyiapkan 500 unit pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dukungan terhadap lelang elektronik ini datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berjanji terus memantau proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

“Kami dorong penggunaan sistem e-procurement, sehingga komunikasi tatap muka tidak ada,” kata Wakil Ketua KPK Mohammad Jasin.

Pada 2006, sebanyak 80 persen kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan dan jasa. Pada 2007 dan 2008 jumlahnya menurun, walau porsinya masih di atas 50 persen.(korantempo/rud)

One Comment to “Pengusaha Kecil Keberatan dengan Sistem Lelang Elektronik”

  1. saya ikut prihatin dengan musibah yg bapak sedang alami.
    Namun saya sarankan agar bapak bisa berobat dengan biaya Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). saat ini semua msyarkat aceh biaya pengobatannya di tanggung oleh pemerintahan aceh.

    Saleum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: