Proyek Tanggap Darurat Masih Tetap Jadi Sorotan

BANDA ACEH – Sejumlah Fraksi di DPRA akan tetap menyorot pelaksanaan program paket proyek tanggap darurat yang dilaksanakan Dinas Pengairan Aceh 2009-2010 dan proyek multiyears yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, mulai tahun 2008-2010.

Anggota DPRA dari Partai PAN, Ir Mawardi Ali  yang kini telah bergabung dalam Fraksi Partai Demokrat kepada Serambi Rabu (15/12) malam mengatakan, sorotan terhadap hal itu akan disampaikan dalam pendapat akhir fraksinya terhadap Nota Keuangan RAPBA-Perubahan 2010, Kamis (16/12) hari ini.

Secara umum, kata Mawardi Ali, mengenai paket proyek tersebut memang telah dijelaskan Gubernur Aceh, pada Rabu (15/12). Tapi, kata dia, penjelasan yang disampaikan Gubernur itu belum menjawab apa yang pernah ditanyakan anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat dalam penyampaian pemandangan umumnya terhadap Nota Keuangan RAPBA-P 2010.

Salah satu hal yang dipertanyakan adalah tindakan terhadap delapan paket proyek jalan multiyears yang tidak selesai dikerjakan oleh delapan kontraktor. “Apakah kontraktornya diberikan penalti, atas wan prestasi kerjanya sebagai kontraktor yang tak mampu mengerjakan paket proyek jalan multiyears tepat waktu,” ujarnya.

Selain itu, FPD juga akan mempertanyakan paket proyek multiyears yang tidak selesai, apakah dilanjutkan pekerjaannya dalam RAPBA 2011, serta darimana sumber dananya diambil. “Karena kalau dilihat dari KUA dan PPAS RAPBA 2011 yang telah disepakati dengan Pimpinan DPRA, pagu anggaran RAPBA 2011 Rp 6,8 triliun tersebut, belum termasuk anggaran untuk penyelesaian sisa paket proyek jalan multi years yang belum selesai,” kata dia.

Sorotan yang hampir sama juga akan disampaikan untuk paket proyek tanggap darurat bencana alam yang dilaksanakan Dinas Pengairan Aceh sejak tahun 2009-2010. Sebanyak 54 paket proyek, sebelumnya 122 paket proyek, tanggap darurat yang diusulkan pembayarannya dalam RAPBA-P 2010 sebesar Rp 227,5 miliar, tidak pernah masuk dalam usulan RAPBA 2009 maupun RAPBA 2010, tapi tiba-tiba muncul dalam usulan RAPBA-P 2010.

Contohnya, paket proyek pengaman tebing Sungai Kr Naga Gampong Baro Kecamatan Beutong, Nagan Raya dengan pagu Rp 10 miliar, kemudian paket proyek pengaman Pantai Kuala Kiran Kabupaten Pidie Jaya Rp 10 miliar, pengaman Pantai Pusong Lhokseumawe Rp 9 miliar, pengaman tebing Sungai Krueng Meukek, Aceh Selatan Rp 9 miliar, pengaman tebing Sungai Lawe Alas Desa salim Pipit dan Muara Situlen AcehTenggara Rp 7,5 miliar dan puluhan paket proyek tanggap darurat lainnya yang tersebar di kabupaten/kota lainnya.

Hasil proyek tanggap daruratnya, ungkap Mawardi Ali, dari pantauan Pansus Dewan yang melakukan Pansus Perhitungan APBA 2009 lalu, pada umumnya bangunan permanen, bukan bangunan tanggap darurat yang sifatnya sementara. “Ini yang menjadi pertanyaan kita. Alasannya, kalau hasil kerjanya adalah bangunan permanen, berarti pekerjaannya tidak tanggap darurat dan harusnya diusul dalam RAPBA murni, bukan diusul dalam RAPBA-Perubahan,” kata dia.

Kritikan yang serupa disampaikan Fraksi PKS/PPP, dalam pendapat akhir fraksinya hari ini. Ketua Fraksi PKS/PPP, Fuadi Sulaiman  mengatakan, kendati Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, telah menjelaskan paket-paket multiyears dan paket proyek tanggap darurat, tapi penjelasan itu belum menjawab apa seluruh pertanyaan anggota Fraksi PKS/PPP, Anwar Idris. “Jawaban yang disampaikan gubernur baru sebagian saja. Misalnya 23 paket proyek multiyears itu, berapa besar anggaran yang dipangkas terhadap paket proyek yang tak selesai dikerjakan oleh kontraktornya sampai akhir tahun ini belum disampaikan,” ujar Fuadi.

Kecuali itu, kata Fuadi, fraksinya juga akan menyampaikan dalam pendapat akhir fraksinya terkait dengan pelaksanan penggunaan tambahan pendapatan dari alokasi kurang bayar dana tambahan bagi hasil migas yang belum sepenuhnya dilakukan Pemerintah Aceh kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Qanun Nomor 2 tahun 2008 pasal 4 dan 5. “Ke depan kita berharap gubernur melaksanakannya sesuai qanun tersebut,” kata dia.

Ungkapan yang hampir sama juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Husin Banta. Fraksi Partai Golkar dalam pendapat akhir fraksinya akan menyerukan kepada gubernur dalam melaksanakan pembagian dana perimbagangan tambahan dana bagi hasil migas dilakukan sesuai perintah Qanun Nomor 2 tahun 2008 pasal 4 dan 5.

“Haknya dan jatahnya kabupaten/kota jangan ada pengurangan. Ini penting untuk keseimbangan dan keadilan anggaran antara provinsi dan kabupaten/kota serta sebagai  amanah dari pelaksanaan UUPA,” ujar politisi Partai Golkar itu.(her)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: