Tak Mulus di Panas Bumi

SETAHUN sudah -terlewati, dua pucuk surat penting dari pemerintah daerah Jawa Barat tak kunjung diterima PT Star Energy, perusahaan pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Wayang Windu. Masing-masing surat rekomendasi mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan, dan surat persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan. Kedua surat itu diperlukan untuk pengembangan pembangkit unit 3 dan 4.

Menurut sumber Tempo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan meminta kompensasi saham PT Star Energy agar kedua surat itu keluar. “Karena tidak diberi, rekomendasi izin dan persetujuan amdal tidak dikeluarkan,” ujar sumber ini kepada Tempo pekan lalu.

Persoalan ini mendapat perhatian khusus Wakil Presiden Boediono. -Akhir tahun lalu, Boediono memanggil Gubernur Heriawan ke Istana. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf juga dipanggil. Masih menurut sumber itu, Irwandi dipanggil lantar-an belum melelang izin usaha pertam-bangan wilayah kerja Seulawah Agam.

Kedua kepala daerah ini, menurut sumber Tempo, dinilai menghambat pengembangan proyek panas bumi. Pembangkit tersebut adalah bagian dari proyek listrik 10 ribu megawatt tahap kedua. Padahal, untuk tahap ini, pemerintah menargetkan minimal 40 persen pembangkit baru memanfaatkan panas bumi alias energi geotermal.

Gubernur Heriawan membenarkan dipanggil Wakil Presiden Boediono. Tapi dia membantah telah menghambat perizinan. “Tidak benar,” kata-nya, Rabu pekan lalu. “Kami tak ada masalah dengan pemberian izin.”

Dia juga membantah meminta saham PT Star Energy untuk pengembangan unit 3 dan 4 pembangkit Wayang Windu. Usulnya adalah rakyat Jawa Barat, melalui pemerintah daerah, bisa memiliki saham dalam proyek pembangkit panas bumi baru. “Proyek yang lama tidak saya utak-atik,” ujarnya.

Kader Partai Keadilan Sejahtera ini merasa usulnya wajar. Sebab, uap panas untuk menggerakkan turbin pembangkit adalah “milik” rakyat Jawa Barat. “Wajar enggak, kalau orang Jawa Barat punya saham di situ?” ia bertanya.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi Kementerian Sumber Daya Mineral Sugiharto membenarkan tuntutan daerah punya saham pada perusahaan pengelola panas bumi. Tapi, menurut dia, itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 27/2003 tentang Panas Bumi. Kalaupun bisa, hanya mungkin pada perusahaan yang baru akan berdiri.

“Meminta saham pada perusahaan yang sudah lama berdiri atau berstatus go public tidak bisa,” katanya. Star -Energy, pengembang pembangkit Wa-yang Windu, merupakan anak perusahaan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk-dulu Barito Pacific-milik peng-usaha Prajogo Pangestu.

Sebagai negara terkaya panas bumi-dengan potensi cadangan 28.543 megawatt-listrik yang dihasilkan dengan energi ini baru 1.189 megawatt. Peme-rintah telah mencanangkan panas bumi sebagai salah satu sumber pembangkit listrik, pengganti energi minyak bumi yang menipis. Salah satu perusahaan yang mendapat jatah mengembangkan proyek panas bumi adalah PT PLN (lihat “Ambisi yang Tertunda”).

PLN menargetkan pemanfaatan panas bumi lebih dari 3.900 megawatt pada 2014. Saat ini, menurut Direktur Perencanaan dan Teknologi PT PLN Nasri Sebayang, baru 2.125 megawatt panas bumi yang diperoleh dari wilayah kerja pertambangan PLN, PT Pertamina Gas Energi, dan swasta, seperti PT Star -Energy atau Chevron.

Kekurangannya, sekitar 1.800 megawatt, rencananya dari wilayah kerja yang izin pengembangannya diberikan melalui tender pemerintah daerah. Untuk mencapai target 3.900 megawatt pada 2014, menurut Sugiharto, PLTP Wayang Windu unit 3 seharusnya sudah bisa dibangun tahun lalu, karena pada 2012 sudah harus memproduksi setrum 130 megawatt.

Chief Operating Officer Star Energy Rudy Suparman mengatakan pemba-ngunan unit 3 dan 4 memang terhambat. “Kami masih menunggu surat rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan dan persetujuan amdal dari Gubernur Jawa Barat,” katanya.

Dalam hal wilayah kerja pertambang-an Seulawah Agam, sumber Tempo me-nuturkan, Gubernur Irwandi menginginkan izin usaha penambangan diberikan langsung tanpa tender kepada badan usaha milik daerah. Pemerintah Daerah Aceh punya penyertaan 7 juta euro (sekitar Rp 84 miliar) di perusahaan ini. Dana itu berasal dari hibah peme-rintah Jerman. Pemerintah pusat, kata sumber ini, tidak keberatan izin jatuh ke perusahaan milik pemerintah daerah. “Tapi caranya tetap harus lelang.”

Ketua Pengembangan Geotermal Seulawah Agam, Abdul Rahman Lubis, membantah penunjukan langsung. Tender izin itu, menurut dia, sudah diumumkan pada 15 Desember lalu, sebelum rapat bersama Boediono. Calon peserta tender diberi waktu memasukkan penawaran hingga 31 Januari. -Kami mengikuti aturan,” ujarnya.

Hibah pemerintah Jerman, menurut Lubis, untuk mendanai eksplorasi panas bumi. Kekurangannya ditu-tup oleh perusahaan pemenang tender izin. Hibah Jerman itu selanjutnya ditempatkan sebagai penyertaan modal dalam public private partnership bersama perusahaan pemenang tender.

Pemerintah Jerman juga menyediakan pinjaman lunak 56 juta euro untuk eksploitasi Seulawah Agam, yang baru cair jika hasil eksplorasi positif. Pinjaman ini juga akan menjadi pe-nyertaan modal pemerintah daerah. “Pusat tidak keberatan dengan skema ini,” kata Abdul.

Sikap PLN yang enggan membeli listrik panas bumi dengan harga US$ 9,7 sen per kilowatt hour (kWh) menjadi persoalan tersendiri. PLN menolak lantaran harga itu jauh di atas harga listrik bersubsidi, sebesar US$ 6,7 sen per kWh.

Menurut Sugiharto, sikap perusahaan setrum pelat merah ini ikut menghambat percepatan pengembangan pembangkit panas bumi. Padahal harga US$ 9,7 sen per kWh sesuai dengan Keputusan Menteri No. 32/2010 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Harga itu pun masih di bawah harga listrik yang dibayarkan pemerintah ke PLN sebesar US$ 12,9 sen per kWh. “Soal harga, PLN maunya negosiasi lagi,” katanya.

Pengusaha menilai sikap itu tidak memberikan kepastian bahwa produksi listrik panas bumi akan dibeli PLN. Tapi, menurut Nasri, PLN memang harus berhati-hati meneken kontrak harga. Sebab, PLN tidak tahu bagaimana tender diselenggarakan, termasuk berapa persisnya kandungan panas bumi yang bisa dieksploitasi.

Akibatnya, harga US$ 9,7 sen itu dinilai tak sepadan dengan risiko yang harus ditanggung PLN. “Bagaimana kalau ternyata sumurnya tidak ada panas buminya?” kata Nasri. “Kami tidak mau membeli kucing dalam karung.”

Sebagai solusinya, menurut Sugiharto, Keputusan Menteri Nomor 32/2010 akan direvisi. Nantinya PLN wajib membeli listrik panas bumi pada harga lelang yang dilaksanakan pemerintah daerah.

 

http://majalah.tempointeraktif.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: