Perpres Belum Atasi Masalah

Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2009 yang diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum(Pemilu) 2009 belum mampu menyelesaikan masalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang dana.

“Pemerintah daerah tidak berani memfasilitasi penyelenggaraan pemilu karena tidak ada aturan, tetapi meski perpres sudah dikeluarkan, ternyata belum mampu juga memberikan apa yang di harapkan,” kata Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah, di Yogyakarta, Selasa.

Menurut dia, Perpres No.2 Tahun 2009 hanya menerjemahkan atau sejalan dengan peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengisian Staf Sekretariat Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS).

“Dengan kata lain, perpres tersebut hanya sebatas memfasilitasi pembentukan personel PPK dan PPS. Masalah lain seperti pelipatan surat suara, tempat, dan akomodasi lain tentang distribusi logistik justru tidak diatur,” katanya.

Nasrullah juga menyatakan, sebagian isi Perpres No 2 Tahun 2009 tersebut bahkan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, antara lain PPK dalam menjalankan tugasnya dibatu staf sekretariat yang dipimpin Sekretaris PPK, tetapi dalam perpres tersebut Sekretaris PPK tidak diakomodasi.

“Justru yang tidak diatur dalam UU dan peraturan KPU, yaitu pembentukan Sekretaris PPS malah diminta untuk dibentuk,” katanya.

Menurut dia, Sekretaris PPK lebih diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu karena bertanggung jawab dengan sirkulasi perhitungan atau rekapitulasi suara. “Tugas mereka cukup berat,” katanya.

Sikap yang diambil oleh KPU Kota Yogyakarta adalah menyelenggarakan koordinasi dengan KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Pemerintah Kota (Pamkot) Yogyakarta serta akan tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yaitu UU No 10 Tahun 2008.

“Kami akan tetap membentuk Sekretaris PPK dan mungkin tidak akan mengisi posisi Sekretaris PPS,” katanya.

Nasrullah menegaskan, peran pemerintah daerah sangat vital dalam penyelenggaraan pemilu khususnya tahapan-tahapan yang tidak terencana dengan baik sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Nantinya, lanjut Nasrullah, akan ada sekitar 1,4 juta lembar surat suara yang akan dilipat selama 15 hari oleh sekitar 600 orang. “Ini jelas membutuhkan alokasi khusus, dan tempatnya juga harus diakomodasi,” katanya.

Setelah tidak lagi aktif selama tiga bulan, PPK dan PPS di Kota Yogyakarta kembali diaktifkan meski KPU Kota Yogyakarta telah mulai mempersiapkan pengaktifan itu sejak Desember lalu. “Diharapkan seluruh proses pengaktifan tersebut akan selesai pada 26 Januari mendatang,” katanya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: