Pelaku jasa konstruksi minta kepastian aturan tender

JAKARTA: Pelaku jasa konstruksi mendesak pemerintah memberi kepastian terhadap sejumlah regulasi yang dinilai tidak sinkron terkait dengan sertifikasi badan usaha dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo menyatakan sejumlah regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tidak sinkron.

Dia menjelaskan pada 24 September 2010, Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengeluarkan Peraturan Menteri No.10/2010 tentang Tatacara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Permen tersebut di antaranya mengatur tentang pencabutan peran LPJKN sebagai lembaga sertifikasi serta melakukan pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha yang melakukan sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Dalam masa transisi tersebut, Menteri PU kemudian mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 16/2010 terkait dengan perpanjangan  atas sertifikasi badan usaha (SBU) pada 2010 hingga 2011, sehingga pelaku jasa konstruksi yang masa berlaku SBU nya habis pada tahun ini tetap bisa mengikuti tender.

“Namun pada kenyataan di lapangan, pelaku jasa konstruksi masih harus mengikuti sertifikasi dari LPJK, khususnya dalam pelaksanaan tender proyek pemerintah di daerah,” katanya kepada Bisnis, kemarin. (gak)

Laporan: Natalina Kasih W.
Sumber : www.bisnis.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: