Black List (Kontraktor Malu)

Dalam Keppres 80 Tahun 2003 dan Perpress 54 hal tersebut dijabarkan dalam aturan Black List atau daftar hitam bagi penyedia barang/jasa yang tidak profesional.

Hal-hal yang dapat menyebabkan penyedia masuk dalam black list adalah:

  1. Penyedia melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman.
  2.  Penyedia melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran seperti memalsukan jaminan bank .
  3.  Penyedia yang melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan.
  4. Penyedia mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak misalnya karena harga yang ditawarkan terlalu rendah.
  5. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri.
  6. Penyedia lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Penyedia yang tercantum dalam Black List a tidak boleh mengikuti pelelangan yang dilakukan oleh Pemerintah (APBN maupun APBD) di seluruh Indonesia untuk jangka waktu 2 tahun. Hal ini berkaitan dengan persyaratan penyedia yang dapat mengikuti proses pengadaan.

Oleh karena itu, Pejabat pembuat komitmen atau penanggung jawab kegiatan wajib memberi sanksi Black List terhadap penyedia yang layak diberi sanksi tersebut. Sanksi ini cukup ditetapkan dan dimumkan di tempat pengumuman unit kerja yang bersangkutan.

Untuk saat ini, sistem informasi Black List belum terbangun. Namun, dengan penetapan dari unit kerja bahwa suatu penyedia telah masuk Black List, maka apabila penyedia yang bersangkutan mengikuti proses pengadaan di tempat lain, dipastikan pesaingnya akan membantu panitia pengadaan memberi informasi tentang penyedia yang masuk black list. Diharapkan pengawasan masyarakat dalam memantau Black List juga berkembang yang akan sangat membantu panitia pengadaan mengambil keputusan.

Bagaimana bila panitia tidak mendapat informasi tersebut dan tidak ada sanggahan dari peserta pelelangan lain? Panitia pengadaan tidak dapat disalahkan karena penyedia yang bersangkutan sudah menandatangani pernyataan bahwa informasi persyaratan kualifikasi adalah benar (termasuk tidak masuk Black List).

Salam Hormat,

Haba Kontraktor Aceh

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: